Tuesday, November 29, 2005

Hukum mana yg dapat berlaku adil?Hanya Hukum Allah

www.hukumonline.com (tempat diskusi permasalahan hukum)
www.justice.com (tempat diskusi permasalahan hukum)
www.ri.go.id(situs resmi pemerintah RI tentang Peraturan Perundang-undangan)
www.cdofhumy.tk( anda ingin mencari kerja.... bergabung dengan CDOFHUMY.TK)

Monday, November 28, 2005

OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

CONSTITUTIONAL REVIEW
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

SUMBER HUKUM :

l Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945: “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) dst..

l UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama Pasal 10, Pasal 28-Pasal 60 dalam Bab V mengenai Hukum Acara.

UU YANG DAPAT DIUJI :

l Berdasarkan Pasal 50 UU No 24 Tahun 2004 adalah UU yang diundangkan sesudah perubahan UUD 1945 (19 Oktober 1999)

l Prinsip ini telah disimpangi setelah MK menerima permohonan pengujian UU No 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

l Dengan demikian terbuka peluang untuk memintakan pengujian UU sebelum perubahan UUD 1945.

PEMOHON

l (1) Perorangan WNI, (2) Kesatuan masyarakat hukum adat, (3) Badan hukum publik atau privat, dan (4) lembaga negara;

l Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan;

l Dalam praktek persidangan di MK dua hal di atas disebut dengan kedudukan hukum (legal standing).

l Soal legal standing acap menjadi bahan perbedaan pendapat hakim sehingga memunculkan pendapat berbeda (dissenting opinion).

PENGAJUAN PERMOHONAN

l Permohonan tertulis, dalam bahasa Indonesia, diajukan dan ditandatangani pemohon/kuasanya, dibuat 12 rangkap;

l Permohonan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemohon, uraian yang menjadi dasar permohonan, hal-hal yang diminta untuk diputus;

l Pengajuan permohonan disertai alat bukti.

ISI PERMOHONAN

l Dalam permohonan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan;

l Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENJADWALAN SIDANG

l Permohonan yang lengkap dicatat dalam BRPK;

l Permohonan yang belum lengkap wajib dilengkapi paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan diterima pemohon;

l Hari sidang pertama ditetapkan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;

ALAT BUKTI

l Surat atau tulisan; keterangan saksi, ahli, para pihak; petunjuk; dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa;

l Alat harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum; sebaliknya tidak dapat dijadikan alat bukti.

TINDAK LANJUT PERMOHONAN

l MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

l MK memberitahukan kepada MA adanya permohonan pengujian UU dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

l Pengujian peraturan di bawah UU oleh MA wajib dihentikan sampai ada putusan MK.

JENIS PENGUJIAN YANG DAPAT DIMOHONKAN

l Uji formil: bahwa pembentukan suatu UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Konsekuensinya keseluruhan UU menjadi batal (tidak memilki kekuatan hukum mengikat)

l Uji materil: materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hanya materi tertentu yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

PERSIDANGAN

l MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa bisa 7 hakim;

l Untuk pemeriksaan dapat dibentuk panel hakim terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang hakim;

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

l Sebelum memeriksa pokok perkara MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;

l MK wajib memberi nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari;

l Setelah pemeriksaan pendahuluan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan.

AMAR PUTUSAN

l Tidak dapat diterima: pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat Pasal 50 dan Pasal 51;

l Dikabulkan: permohonan beralasan. MK harus menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yg bertentangan dengan UUD 1945 (uji materi);

l Dikabulkan: dalam hal pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945;

l Ditolak: dalam hal UU tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

PUTUSAN

l MK memutus perkara sesuai alat bukti dan keyakinan hakim;

l Putusan mengabulkan permohonan minimal dengan 2 alat bukti;

l Putusan diambil secara musyawarah dan mufakat dalam sidang pleno;

l Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis;

l Bila musyawarah tidak terdapai sidang pleno ditunda sampai sidang pleno berikutnya;

l Musyawarah tidak tercapai dilakukan voting;

l Tidak dapat diambil suara terbanyak, suara ketua yang menentukan;

l Pendapat berbeda (dissenting opinion) dimuat dalam putusan.

TINDAK LANJUT PUTUSAN

l MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

l Putusan yang mengabulkan dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan;

l UU yang diuji MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa UU tsb bertentangan dengan UUD 1945;

l Putusan disampaikan ke DPR, DPD, Presiden, dan MA;

TINDAK LANJUT PUTUSAN (2)

l Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

l Putusan langsung mengikat sejak diucapkan karenanya tidak dibutuhkan tindak lanjut apa-apa lagi seperti tindakan legislative review oleh DPR.

PERKEMBANGAN PERKARA

l Sejak 15 Oktober 2003 MK menangani 42 permohonan pengujian UU;

l Hingga hari ini sudah 20 perkara yang diselesaikan, yaitu 5 perkara dengan ketetapan (MK tidak berwenang atau ditarik kembali) dan 15 perkara dengan putusan;

l Sejauh ini hanya empat permohonan yang dikabulkan, yaitu uji materi Pasal 60g UU No 12/2003 tentang Pemilu (mengenai larangan eks-PKI menjadi anggota legislatif –dua permohonan), uji materi UU Nomor 16 Tahun 2003, dan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (dua pasal);

l Mayoritas putusan adalah tidak dapat diterima (berkaitan dengan legal standing pemohon);

l Putusan ditolak antara lain pengujian UU No 30/2002 (menyangkut eksistensi KPKPN), UU Nomor 12 Tahun 2003 (menyangkut syarat presiden), dan UU No 31/2002 (menyangkut syarat pendirian parpol).

UU YANG DIMOHONKAN (2003)

l UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan;

l UU No 22/2001 tentang Migas;

l UU No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;

l UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung;

l UU No 32/2002 tentang Penyiaran;

l UU No 30/2002 tentang KPTPK;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 31/2002 tentang Parpol;

l UU No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah;

l UU No 11/2003 tentang Perubahan UU No 53/1999;

UU YANG DIMOHONKAN (2003)

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

l UU No 16/2003 tentang Penetapan Perpu No 2/2002 (Bom Bali);

l UU No 22/2003 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 45/1999 yang telah diubah dengan UU No 5/2000;

l UU No 18/2003 tentang Advokat;

l UU No 31/2002 tentang Parpol;

l UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan;

l UU No 31/2002 tentang Parpol;

l UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Yang Dimohonkan (2004)

l UU No 20/2002 tentang BPHPB;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 53/1999 tentang Kabupaten Pelalawan;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air;

l UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

UU Yang Dimohonkan (2004)

l UU No 23/2004 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 31/2003 tentang Parpol;

l UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak;

l UU No 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

l UU No 18/2003 tentang Advokat;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

Sunday, November 27, 2005

Akta Perdamaian


CONTOH AKTA PERDAMAIAN



I. AWAL AKTA(Permulaan Akta) Pada hari ini, Senin, tanggal lima Januari seribu sembilanratus delapan puluh satu (5-1-1981) menghadap kepada saya, ABDI ZAHID, Sarjana Hukum, notaris di Yogyakarta dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----------------------------------------------------------------
II. KOMPARISI--Ð-- Disahkan coretan satu perkataan (I). Tuan DANANG AJI, pengusaha pabrik tekstil, bertempat tinggal di Jalan Suroto, Kota Baru, Yogyakarta,--------------------------------------------------Selanjutnya akan disebut sebagai:-------------------------------------------- -----------PIHAK PERTAMA-------------------(II). Tuan DODDY ARIF, bertempat tinggal di Jalan Senopati 10 Yogyakarta-------------------Selanjutnya akan disebut sebagai: -------------- ----------------------PIHAK KEDUA------------
III. PREMISSEIII. PREMISSE - Para penghadap lebih dahulu menerangkan:------(1).bahwa penghadap pertama dengan surat juru sita Chaidir Ð tertanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh (10-11-1980) nomor 100/1980/Jrst/P.N.Y telah menuntut penghadap pihak kedua, ---------------untuk membayar uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena utang penghadap pihak pertama, disebabkan usaha petungan antara para penghadap dalam jual beli barang-barang bahan sandang;--------------------(2).bahwa penghadap pihak kedua menyangkal utang sebesar tersebut di atas, oleh karena menurut perhitungan utangnya kepada pihak pertama tinggal/bersisa Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----(3).bahwa para penghadap tidak bisa membuktikan secara jelas dengan mengemukakan tanda-tanda bukti yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;------------------(4).bahwa para penghadap bersepakat untuk tidak meneruskan/membiarkan ini sampai berlarut-larut------sehingga terhindar/tercegahlah perkara dihadapan (hakim) pengadilan. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap telah bersepakat untuk dengan ini mengadakan perdamaian sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------Pasal 1---------------------
------Pertama Disahkan gantian satu perkataanIV. ISI AKTAIV. ISI AKTAV. AKHIR AKTA (1).Pihak kedua hari ini sebelum penandatanganan akta ini membayar kepada pihak kedua dengan uang tunai sebesar Rp. 2.375.000,- ( dua juta tiga------------ ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang semuanya telah diterima oleh pihak pertama, sehingga akta ini dinyatakan oleh pihak pertama sebagai kuitansinya-------------------------------(2). Dengan telah diterimanya uang sebesar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak pertama merasa puas dan menyatakan secara tegas bahwa utang pihak kedua kepada pihak pertama itu telah lunas, sehingga pihak kedua tidak berhutang lagi kepada pihak pertama, dan dengan ini pula para pihak mengaku selesainya perhitungan antar mereka--------------------------------------------Pasal 2------------------- Dengan terjadinya perdamaian menurut akta ini, maka semua perselisihan antara kedua pihak mengenai utang piutang tersebut di atas telah dibereskan (diselesaikan)/berakhir dan oleh karena itu pihak yang satu dengan/terhadap yang lainnya----- berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan gugatan atau tuntutan apapun antara mereka----------------------------------Pasal 3---------------------Semua bea dan biaya, baik yang menyangkut urusan pengadilan, demikian pula biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan bertalian dengan usaha patungan, perselisihan tersebut di atas serta pembuatan dan penyelesaian akta ini merupakan tanggungan/perhitungan dan harus dibayar oleh pihak pertama dan pihak kedua masing-masing----------------½ (setengah) bagian ----------------------------------------Pada akhirnya para penghadap-------------------menerangkan bahwa tentang perjanjian ini dengan semua akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta-----------------------------------------------------------Para penghadap telah saya, notaris kenal-------------------------------DEMIKIAN AKTA INI--------dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta pada hari ini dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini,dengan dihadiri oleh------1. Tuan Dadang, bertempat tinggal di Yogyakarta,---Jalan Progo 19----------------2. Nona Ina, bertempat tinggal di Yogyakarta,--------jalan Pringgolayan 10--kedua-duanya pegawai kantor notaris,-------------------sebagai saksi-saksi------------------------------------------Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini-----------------------------------dibuat dengan satu gantian, satu coretan dan satu tambahan-------------------------------------------

MALPRAKTEK MEDIS : SEBUAH TINJAUAN YURIDIS

MALPRAKTEK MEDIS : SEBUAH TINJAUAN YURIDIS
Oleh: Yulia Dwi Chandrayanti



PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini kasus malpraktek kembali mencuat ke permukaan. Banyak kasus yang dilaporkan ke polisi seputar dugaan telah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh ahli medis (dokter). Sejauh ini hanya satu kasus malprakek (tahun 1999) yang telah dimenangkan oleh pengadilan, itupun hanya gugatan perdata. (Kompas, 28 Agustus 2004)
Istilah malpraktek identik dengan setiap proses perawatan oleh tenaga medis yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan pasien. Apakah benar demikian? Apakah ketika setiap kali pasien yang berobat ke dokter dan tidak kunjung sembuh bahkan mati, dokter tersebut bisa diajukan ke pengadilan karena telah melakukan malpraktek?.
Makalah ini akan membahas tentang malpraktek medis, ditinjau dari perspektif hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

PEMBAHASAN
Istilah malpraktek berasal dari kata “mal” yang berarti salah dan “praktek” yang berarti pelaksanaan atau tindakan. Jadi secara harfiah artinya adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah. Penggunaan istilah malpraktek sebenarnya tidak hanya digunakan untuk profesi medik, tapi juga profesi yang lain, misalnya lawyer.
Tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi disebut malpraktek medik (medical malpractice)(Sofyan Dahlan ,1999:59). Menurut Berkhouwer & Vorstman, seorang dokter melakukan kesalahan profesional apabila, ia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau mengabaikan hal-hal yang oleh para dokter yang baik pada umumnya di dalam situasi yang sama diperiksa, dinilai, diperbuat atau tidak diabaikan.
Malpraktek medis berkaitan dengan :
1. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar profesi
2. Tidak dilakukannya informed consent
3. Kelalaian yang menimbulkan kerugian
4. Perbuatan yang melanggar hukum

Seorang tenaga medis (dokter) dalam melakukan pekerjaanya harus sesuai dengan pedoman atau ukuran tertentu yang dikenal dengan standar profesi medik. Sampai saat ini pemerintah masih belum membentuk PP dari psl 53 Ayat 2 UU 23/92 yang akan menjelaskan tentang SPM tersebut.
Menurut Prof. Mr. W.B Van der Mijn, dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga medis perlu berpegang pada:
1. kewenangan
2. kemampuan rata-rata
3. ketelitian yang umum
Ruang lingkup malpraktek medis meliputi aspek pidana (criminal malpractice), aspek perdata (civil malpractice) dan administrasi (administrative malpractice).
Suatu perbuatan dapat dikategorikan criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu:
1. perbuatan (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela
2. Dilakukan dengan sikap batin yang salah: kesengajaan, kecerobohan dan kealpaan
Contoh criminal malpractice yang sifatnya kesengajaan adalah :
- melakukan aborsi tanpa indikasi medik (Psl 299, 348, 349, 350 KUHP)
- euthanasia (244 KUHP)
- membocorkan rahasia kedokteran (322 KUHP)
- tidak melakukan pertolongan thd seseorang yang dalam keadaan emergensi (531 KUHP)
- menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat visum et repertum yang tidak benar, (263 KUHP)
- keterangan ahli yang tidak benar di persidangan (242 KUHP)

Contoh criminal malpractice yang bersifat kecerobohan :
- melakukan tindakan medik tanpa informed consent



Contoh criminal malpractice yang bersifat kealpaan :
- meninggalkan gunting dalam perut pasien
- kurang hati-hati atau alpa sehingga pasien menderita luka-luka, cacat atau mati

Disebut civil malpractice jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (wanprestasi) dan merupakan perbuatan melawan hukum.Tindakan dokter yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:
- tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
- melakukan apa yang menurut kesepakatanya wajib dilakukan tapi terlambat
- melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tapi tidak sempurna
- melakukan apa yang menurut kesepakat tidak seharusnya dilakukan

Administarive malpractice jika dokter melanggar hukum Tata Usaha Negara, antara lain :
- menjalankan paktek kedokteran tanpa lisensi atau ijin
- melakukan tindakan medik yang tidak sesuai lisensi atau izin yang dimiliki
- ijin praktek sudah kadaluarsa
- tidak membuat rekam medik

PENUTUP
Tidak semua tindakan tenaga medis yang mengakibatkan pasien tidak sembuh dari sakitnya atau bahkan meninggal dunia, dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktek.Dalam sebuah perawatan yang dilakukan secara medis ada yang disebut sebagi resiko normal dan medical accident, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada tenaga medis.

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI*
Oleh: Yeni Widowaty**

Abstract
Our positive law can be used to finished computer and internet cases. Some of the penal law can be used to handle the cyber crime, one of them is Indonesian Criminal Law 1946 (KUHP), the sections are section 167, section 263, section 362, section 378, etc. Nevertheless, Indonesian Criminal Law 1946 is used with interpretation. To rules the cyber crime we also can use Telecommunication Act 1999 (UU No 36 Tahun 1999), Corruption Act 1999 and 2001 (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001), etc. However, cyber crime still needs to be criminalized and arranged by an act. This criminalization shows in the draft of Indonesian Criminal Law (Rancangan Undang-Undang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), draft of Using Information Technology Act (RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi(PTI)) and draft of information and electronic Transaction(RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE))

Key words : Cyber Crime, Act, Criminalization

PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada akhir-akhir ini membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan yaitu timbulnya peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan dll. Namun disisi lain membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan: "crime is a product of society its self", yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. (Ari Juliano Gema, www.theceli.com/dokumen)
Demikian halnya dengan cyber crime, perkembangan TI telah membuat kejahatan jenis ini tumbuh subur. Tak ada satu negara pun yang terbebaskan dari cyber crime.
Cyber crime yang dibahas dalam sidang komisi di Konferensi Ke-23 Aseanapol di Manila, Filipina, September lalu, diyakini menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Kepolisian di 10 negara Asia Tenggara menyatakan peduli terhadap dampak yang ditimbulkan kejahatan ini dan berupaya untuk menekannya. ( www.kompas.com/kompas-cetak/0310/06, Senin 6 Okt 2003,)
Maraknya aktifitas cyber crime yang berasal dari Indonesia, ternyata membawa dampak negatif dan signifikan bagi komunitas teknologi informasi (TI) Indonesia. Indonesia menurut survey yang dilakukan oleh ClearCommerce.com merupakan negara kedua terburuk dalam aktifitas cyber crime dunia. Akibatnya, tidak hanya merusak citra Indonesia sebagai negara berdaulat tetapi juga berdampak langsung dikucilkannya komunitas TI Indonesia oleh komunitas TI dunia. Bentuk pengucilan tersebut antara lain pemblokiran nomor internet protocol (IP) Indonesia, tidak diterimanya transaksi kartu kredit via internet yang datang dari Indonesia atau ditolaknya pengiriman barang dari merchant luar negeri jika dikirimkan ke Indonesia. ( www.hukumonline.com)
Idealnya, kemajuan TI itu diimbangi dengan tersedianya perangkat hukum untuk mencegah adanya jenis kejahatan baru (New crimes). Karena dikhawatirkan belum adanya peraturan khusus tentang cyber crime akan memberikan “kenyamanan” tersendiri bagi para “petualang” di dunia maya ini.

PEMBAHASAN
1. Pengertian cyber crime
Secara sederhana, yang dimaksud cybercrime adalah setiap tindakan atau perilaku yang melanggar/melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemrosesan data dan/atau pengiriman data. Umumnya perbuatan tersebut dilakukan dengan atau melalui perangkat digital dalam suatu dunia maya (cyber). (M.Zaenal Arifin dan M. Yasin, www.hukumonline.com)
Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai:"…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development (OECD), yaitu: "any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data". (Ari juliano Gema , www.theceli.com/dokumen )
Menurut Andi Hamzah, "kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal"(Andi hamzah, 1989: 26)
Kejahatan komputer adalah kejahatan penyalahgunaan komputer, pengecohan komputer, kejahatan yang ada kaitannya dengan komputer, dan kejahatan pemrosesan data otomatis. Kejahatan ini memiliki banyak variasi, bukan hanya perjudian dan bukan mustahil kejahatan yang terorganisasi ini terus mencari peluang untuk menjadi “hantu” yang menyeramkan. (www.pikiran-rakyat.com/cetak/1203/29)
Dari beberapa pengertian di atas, computer crime dalam arti luas dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara sempit computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih (Al. Wisnubroto, 1999 :24).
Sesuai dengan namanya, kejahatan jenis ini berkembang seiring dengan perkembangan dunia cyber itu sendiri . pada masa-masa awal saat sistem dan jaringan dunia maya masih sederhana, cyber crime umumnya hanya terbatas pada penyusupan atau akses illegal pada sistem komputer atau layanan komputer lainnya. Dalam perkembangannya pada saat sekarang cyber crime yang popular yang sering dilakukan adalah credit card froud, srock exchange fraud, banking fraud, child pornography dan drug trafficking.www.hukumonline.com
Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain:
a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya
b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet
c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional
d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya
e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas (ari yuliano, www.theceli.com/dokumen

3. Beberapa Bentuk Cybercrime
Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:
1. Unauthorized Access to Computer System and Service
Merupakan Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.
Kita ingat kasus Dani Firmansyah yang membobol sistem teknologi informasi (TI) Pusat tabulasi nasional pemilu (TNP) hanya karena merasa tertantang oleh pernyataan Tim TI KPU yang mengatakan bahwa sistem TI dari PTNP seharga 152 milliar itu aman (sinar harapan www…………)
2. illegal contents
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
3. Data Forgery
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. Cyber Espionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized.
5. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut dengan cyber terrorism
6. offense against intellectual property
Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. Infringements of Privacy
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. (Ari Juliano Gema)




4. Ketentuan pidana bidang teknologi informasi yang ada di Indonesia
Berbagai seminar di bidang cyber crime sudah sering membahas tentang peraturan mana yang dapat diterapkan jika terjadi kejahatan cyber. Dan sering muncul perdebatan bahwa dengan belum adanya peraturan khusus mengenai kejahatan yang dilakukan di dunia maya (cyber crime) menimbulkan berbagai penafsiran peraturan mana yang dapat diterapkan. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa tindakan hukum terhadap pelaku cyber crime akan sulit dilakukan di Indonesia karena belum ada aturan khusus yang mengaturnya.
Hakim Agung Soeharto mengatakan bahwa hukum positif kita yang ada sekarang ini dapat digunakan untuk kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan komputer dan internet/cyber. Alasan tidak adanya peraturan khusus bukan merupakan halangan untuk memeriksa seseorang atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Apalagi dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat asas bahwa pengadilan/hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (Soeharto, 12 juli 2002 www.hukumonline.com/

Beberapa peraturan hukum pidana yang saat ini dapat dipakai untuk menangani cyber crime diantaranya:
1. KUHP
Ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana cyber crime diantaranya:
- Pasal 167 tentang tanpa hak memasuki rumah atau pekarangan orang lain. Ketentuan semacam ini diatur pula Pasal 551. Dalam perkembangannya , sesuai dengan perkembangan TI pengertian rumah atau ruangan atau pekarangan meliputi pula sistem jaringan komputer.
Sebagai ilustrasi : Coba dipikirkan, apakah Anda rela seseorang masuk ke rumah
Anda dan mengacak-acak isi rumah, lalu dengan bebas keluar lagi tanpa ada yang bisa mengambil tindakan. Parahnya, justru Anda yang disalahkan karena tidak mampu menjaga rumah dengan baik (Kompas 10 Mei 2004). Dalam kasus KPU tindakan iseng yang dilakukan oleh Dani Firmansyah (DF) yang berhasil masuk ke IP tnp.kpu.go.id dan berhasil mengubah tampilan nama 24 partai, sebetulnya penyidik dapat juga menjerat dengan pasal ini, tetapi ternyata penyidik menggunakan Pasal 22, Pasal 38 dan Pasal 50 Undang-undang no. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Tersangka bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah
- Pasal 263 tentang pemalsuan . Pada umumnya yang dipalsu adalah surat, data, informasi dll. Dengan perkembangan teknologi maka memungkinkan surat , data yang disimpan dalam disket atau komputer.
- Pasal 362 tentang pencurian. Pencurian yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer adalah :
a. pencurian terhadap data atau program komputer, yaitu data atau program yang tersimpan dalam media disket, floppy disk dan sejenisnya , serta
b. Pencurian terhadap “waktu”pemakaian komputer yang disebut dengan istilah Joycomputing :perbuatan menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa ijin (Al.Wisnubroto, 1999:81)
Pengertian barang yang terdapat di pasal tersebut diperluas maknanya sebagaimana perluasan dalam mengartikan pencurian listrik. Pada saat sekarang ini marak pencurian yang dilakukan via internet. Misalnya: Polda Jabar baru-baru ini berhasil menangkap 7 orang pemuda karena mereka diduga membobol kartu kredit (carding) ratusan orang di mancanegara (www.pikiran-rakyat.com/cetak/
- Pasal 378 tentang penipuan. Kejahatan jenis ini yang paling sering dilakukan melalui internet pada akhir2 ini. Polda Jabar berhasil membongkar kasus penipuan yang dilakukan oleh mahasiswa Unpad Bandung Buy alias Sam (23) yang melakukan penipuan melalui jaringan internet yang menyebabkan kerugian seorang warga nergara Jerman sebesar 180 juta. (www.pikiran-rakyat.com/cetak/1203/29
Selain itu masih ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

2. Undang-undang no. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Pasal 22 : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi:
a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus
- Pasal 38: setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi
- Pasal 40: setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informaasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.
Seperti tadi dikemukakan bahwa kasus Dani Firmansyah si pembobol TI Pusat tabulasi Nasional pemilu KPU dijerat dengan pasal 22 dan 38 UU ini. Menurut informasi DF juga dijerat dengan pasal tentang perusakan barang (406 KUHP)

3. Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang N0. 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi
- Adapun unsur utama tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan TI adalah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang ini juga telah mengatur bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah.
- Misalnya, ada orang yang dalam sehari dapat membobol Bank sebanyak lima milyard, yang kemudian memindahkan ke rekening pribadinya dan sudah dilakukan beberapa kali belum ketahuan. (www.hukumonline.com)
Yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan adalah kasus yang terjadi pada tahun 1986 di AS, Rudi Demsy dan Seno Adji secara tidak sah atau melawan hukum telah memindahkan atau mentransfer uang milik Bank BNI sebesar lebih dari 18 juta dollar AS. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam beberapa rekening pribadi Seno dan Rudy di Panama. Melalui Putusan Kasasi MA NO. 1852 K/Pid/1988 tgl 21 Desember 1988, MA mempertimbangkan teknologi komputer/internet sebagai media/alat untuk melakukan kejahatan. Pengadilan menghukum pelaku sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi maupun pencurian. (Soeharto,www.hukumonline.com/
Selain ketiga undang-undang ini masih ada beberapa perundangan lainnya yang berkaitan dengan cybercrime misalnya, TP Terorisme, TP Perbankan, TP pencucian uang dsb yang tidak mungkin semuanya dibahas di kesempatan yang terbatas ini.



5. RUU tindak pidana teknologi informasi
Pembahasan mengenai tindak pidana tentunya terkait dengan masalah kebijakan kriminalisasi yang berhubungan dengan Cyber crime. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. (Barda Nawawi Arief, 2003: 240)
Kebijakan kriminalisasi sudah tampak tertuang dalam RUU KUHP , RUU PTI dan RUU ITE
1. RUU KUHP (Rancangan tahun 1999/2000)
Pasal 174
Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk listrik, gas, data dan program komputer, jasa, jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.

Pasal 178
Anak kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetic, atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.

Pasal 188
Surat adalah selain surat yang tertulis di atas kertas, juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetic…………….

Pasal 189
Ruang adalah bentangan atau terminal komputer yang diakses dengan cara-cara tertentu
Pasal 190
Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer

2. RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)
RUU ini dimaksud untuk mengakomodasi masalah kejahatan TI transnasional yang belum di atur dalam RUU ITE. Inti dari RUU PTI ini mencakup dua hal yaitu larangan dan hukuman bagi setiap kejahatan menggunakan TI. (www.gipi.or.id/page.php )
Pasal-pasal pada RUU PTI yang mengatur tentang sanksi pidana diantaranya (Trisno Raharjo, web.umy.ac.id/hukum/download/trisno.htm

Pasal 36
Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data melalui komputer atau media elektronik lain, dengan atau tanpa merusak sistem pengaman, dipidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak 100 juta

Pasal 39
…..menggunakan kartu kredit atau alat pembayaran elektronik milik orang lain, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak 500 juta

Pasal 40
…….membuat, menyediakan, mengirimkan atau mendistribusikan data atau gambar atau rekaman yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya, dipidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

3. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Pasal 26
Setiap orang dengan sengaja dan melawan mengakses, mengambil, mengubah, menggunakan, menggandakan atau melakukan tindakan secara tanpa hak terhadap suatu informasi elektronik dipidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya satu milyard.

PENUTUP

KESIMPULAN

Hk positif kita pada saat sekarang masih dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di bidang tekhnologi informasi. Namun perbuatan yang berkaitan dengan KUHP penerapannya dilakukan dengan cara mendahulukan penafsiran ekstensif.
Beberapa peraturan pidana lain yang berkait dengan Tekhnologi Informasi diantaranya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dll.
Namun demikian supaya ada kepastian hukum tindak pidana di bidang tekhnologi infrmasi perlu dikriminalisasikan dalam UU tersendiri.




DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1987, Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer, Sinar Grafika,
Jakarta.
…………., 1996, Hukum pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Sinar Grafika,
Jakarta

Ari Juliano Gema, Cyber Crime:Sebuah fenomena di Dunia Maya,
http//www.theceli.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml

Al. Wisnuboto, 1999, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahguna
An komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada,
Jakarta

……………………2003, Kapita selekta hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Zaenal Arifin dan M. Yasin, Modus Operandi Cybercrime di Indonesia Makin
Canggih, www.hukumonline.com

Soeharto, Hukum Positif Masih Bisa Tangani Kasus kejahatan Komputer,
www.hukumonline.com/ , 12 juli 2002

Trisno Raharjo, Perbandingan Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Mayantara di
Indonesia dan Belanda, http//web.umy.ac.id/hukum/download/trisno.htm

RUU KUHP

RUU PTI

RUU ITE

www.gipi.or.id/page.php
www.kompas.com/kompas-cetak/0310/06, Senin 6 Oktober 2003
www.pikiran-rakyat.com/cetak/1203/29
www.hukum.online.com

Thursday, November 24, 2005

KEUNGGULAN SYARIAT ISLAM

SEBAGAI agama penutup, syariat yang dibawa oleh Islam adalah berbeza dengan syariat-syariat lain. Syariat Islam datang bertujuan menghilangkan pertindihan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat manusia. Ia menyatukan di antara agama, dunia dan akhirat serta memberikan hak keadilan kepada seluruh umat manusia tanpa mengira bangsa, keturunan, jantina, tanahair, bahasa mahupun kedudukan mereka.

Syariat Islam merupakan suatu syariat yang utuh, tidak pernah mengalami penghapusan mahupun perubahan. Syariat Islam berkeadaan berkekalan dan berterusan - tidak berlaku nasakh, perubahan dan penggantian terhadap hukum hakam agama dan perundangannya.

Sesuai dengan sifatnya sebagai suatu syariat yang lengkap lagi syumul, syariat Islam bukan sahaja mengatur bagaimana manusia perlu memelihara ikatan hubungan dengan yang menciptanya - seterusnya mengabdikan diri dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan kepada pencipta tersebut (Allah), tetapi juga mengandungi tatacara kehidupan yang mencakupi segala aspek dan terbuka luas - merangkumi segala bidang kehidupan manusia seperti persoalan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, politik, kenegaraan, kemasyarakatan, hukum jenayah, hukum kekeluargaan, kebudayaan dan norma-norma sosial, persoalan antarabangsa dan sebagainya sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman” - (An-Nahl: 89).

Hakikat kesyumulan dan keunggulan syariat yang dibawa oleh Islam bukan sahaja diperakui oleh Allah dan seluruh umat Islam, tetapi juga diperakui oleh kalangan cendekiawan dan sarjana Barat. Seorang ahli falsafah Barat, Bernard Sahuw dalam satu tulisannya antara lain pernah menyebutkan: “Agama Muhammad sungguh menduduki tempat tertinggi yang mencakupi segala keperluan vital yang menakjubkan. Sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama besar yang mampu menguasai segala lapangan perkembangan kehidupan, maka saya mengakui Muhammad sebagai penangkis kemanusiaan,
dan orang seperti dialah yang mampu memimpin dunia moden sekarang ini dan mendapat kejayaan dalam memecahkan segala masalahnya.”

Bagi Dr. Izcou Insabato pula, beliau berpendapat perbahasan mengenai syariat Islam jauh lebih tinggi nilainya daripada hukum-hukum yang ada di Eropah, bahkan katanya lagi syariat Islamlah yang mampu memberikan dasar-dasar hukum kepada dunia.

Al-Quran dan al-Sunnah merupakan asas serta kekuatan yang dijadikan sumber hukum atau rujukan di dalam syariat Islam. Tidak ada satupun bidang dari bidang-bidang kehiduan manusia yang tidak disentuh oleh al-Quran. Sekiranya wujud satu-satu perkara yang tidak diketahui oleh manusia, dan manusia pula gagal mendapatkan jawapannya daripada al-Quran, ini tidak bermakna al-Quran telah lupa menyebutkannya. Akan tetapi manusialah yang tidak mengetahui di mana letaknya hukum-hukum tersebut di dalam al-Quran. Dalilnya, firman Allah yang bermaksud: “Tidak Kami lupa (meninggalkan) sesuatupun di dalam Kitab (al-Quran) ini” - (Al-An’am: 38).

Kekuatan dan kecemerlangan umat Islam adalah bergantung kepada sikap positif mereka terhadap al-Quran. Al-Quran bukan sahaja kitab untuk dibaca, tetapi harus difungsikan kepada masyarakat dan harus disosialkan. Dalam hal ini, amalan mempraktikkan segala isi kandungannya di dalam kehidupan seharian adalah merupakan suatu perkara yang perlu dan mesti dilakukan.

Sebagai kitab yang memberi petunjuk dan hidayah serta memberi rahmat dan nikmat kepada manusia dalam mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, al-Quran telah mengajak umat manusia kembali kepada petunjuk dan hukum-hukum agama sekiranya mereka mahu menuju kepada kecemerlangan, kemuliaan dan kemenangan. Al-Quran juga merupakan jambatan untuk mengukuhkan keamanan dan ketenteraman.

Di sudut lain, al-Quran telah menyeru ke arah peningkatan ilmu dengan bermacam metod dalam lebih 750 ayatnya. Ia juga menyeru ke arah mencari metod-metod penyelidikan ilmiah baik berupa akliah (mental), tajribiah (eksperimen), naqliah samawiyyah (wahyu dari langit), zauqiah isyraqiyah (pancaindera) dan sebagainya.

Di bawah galakan dan bimbingan ini telah meledakkan dunia Islam dengan kebangkitan ilmu pengetahuan serta melahirkan pelbagai bidang ciptaan ilmu moden seperti biologi, botani, matematik, geografi, fizik, kimia, optik, ilmu kedoktoran, astronomi dan sebagainya yang dicetuskan oleh para ulama dan cendekiawan Islam di zaman lampau.

Nama-nama seperti Abu Zakaria ar-Razi, Jabir bin Hayyan, Abu Ali Ibnu Sina, Asy-Syarif al-Idris, Ali bin al-Haitsan, Abu Hanifah al-Dainuri, Abdul Qasim az-Zahrawie, Abu Zakaria al-Awam, Abul Banna, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, Abu Bakar al-Khuwarizmi dan beberapa orang lagi bukan sahaja dikenali oleh umat Islam, bahkan turut terpahat di dada dan menjadi buah bibir masyarakat Barat.

Andaikata Islam bukan agama ilmu pengetahuan dan al-Quran pula tidak mampu mengembangkannya, sementara ajarannya pula bukan tanda-tanda kebangkitan dan pergerakan, nescaya masyarakat dunia pada hari ini tidak akan kedengaran nama-nama seperti yang disebutkan itu dan tidak akan dapati adanya orang-orang Islam yang telah membangunkan dasar peradaban serta kebudayaan yang mengisi dunia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan sains moden.

Secara pasti, kewujudan tokoh-tokoh sebagaimana yang disebutkan itu membuktikan kepada dunia bahawa tiada ruang pertembungan di antara Islam dengan ilmu pengetahuan dan tidak pernah berlaku peperangan atau permusuhan dalam hati seseorang Islam antara keperluan ilmu dengan tuntutan akidah. Apa yang dikehendaki oleh Islam sebenarnya adalah sentiasa menyeru ke arah penyelidikan ilmu serta menggalakkan mereka yang mampu berbuat demikian membongkar hakikat rahsia di sebalik kewujudan alam ini disamping mencari alasan, sebab musabab dan juga hubungan yang terdapat dalam kewujudan itu. Dan ilmu pengetahuan itu pula mestilah hidup di bawah naungan akidah yang dikehendaki oleh Islam.

Inilah dia hakikat mukjizat ilmiah yang terdapat di dalam al-Quran dan hakikat ini telah diberi pengakuan sendiri oleh ilmuan Barat seperti Edward Gibbon misalnya. Malah Gibbon antara lain pernah berkata: “Antara al-Quran dan Bibel terdapat perbezaan yang besar. Bibel tidak mengandungi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keduniaan. Yang terdapat di dalamnya hanyalah cerita-cerita tentang kesucian diri. Bibel tidak dapat mendekati apa lagi akan menyamai al-Quran. Al-Quran tidak hanya mengatur apa yang bersangkutan dengan amal-amal keagamaan, tetapi juga mengupas ekzos-ekzos politik kenegaraan dan keduniaan. Al-Quranlah yang menjadi sumber undang-undang dasar, memberi keputusan dalam sesuatu perkara yang bertalian dengan urusan keduniaan mahupun yang berhubungan dengan kerohanian.”

Keuniversalan syariat Islam bukanlah hanya merupakan satu ciri khas bagi ketinggian al-Quran dan bukanlah pula merupakan dakwah yang hanya memanggil manusia kepada ‘berkasih-kasihan’ atau ‘menjadikan mereka sebagai suatu ummah’, tetapi sendi akhlak yang dikemukakan adalah sendi yang terbina di atasnya kaedah-kaedah syariah dan syakhsiyah.

Keunggulan syariat Islam juga tidak terlepas dari pemikiran dan kaedah-kaedah prinsip yang menyesuaikannya dengan kemajuan serta perkembangan zaman. Justeru, pola pemikiran yang dibawa oleh syariat Islam selain dari menggalakkan umatnya menuntut atau mencari ilmu pengetahuan ialah menganjurkan kebebasan berfikir, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan pemikiran tersebut pula mengandungi teori serta amalan praktikal yang tidak memisahkan di antara agama dengan negara, dunia dengan akhirat, akal dengan jiwa dan sentiasa menjalinkan hubungan yang erat di antara ilmu, kebudayaan dan falsafah.

Lantaran itu syariat Islam membenarkan sebarang masalah yang tidak ada di dalam nas al-Quran atau al-Sunnah dibincangkan di peringkat umum atau diserahkan kepada ijtihad zamani (para ulama) dengan menempuh jalan qiyas yang benar atau dengan masalah mursalah, istihsan dan dalil-dalil lainnya yang telah ditetapkan. Malah ijtihad para ulama atau para mujtahid yang luas ilmu pengetahuannya adalah merupakan salah satu daripada disiplin ilmu atau sumber hukum di dalam perundangan Islam selain daripada al-Quran dan al-Sunnah.

Bagaimanapun, sebarang masalah yang qati’e (yang ada nas di dalam al-Quran dan al-Sunnah) seperti akidah, rukun iman, hukum ibadah, hukum jenayah, hukum kekeluargaan dan pembahagian harta pusaka, talak, iddah dan sebagainya tidaklah dapat ditempuh dengan jalan ijtihad dan tidak pula dapat diubah hukumnya yang asal kerana nasnya adalah jelas. Dalam hal ini para ulama usul telah berkata: “Tidak ada tempat berijtihad di dalam perkara yang sudah ada nasnya.”

Sesiapa yang berijtihad dalam mengembang atau mengubah hukum asal yang telah disebutkan oleh al-Quran dan al-Sunnah bererti ia telah merosak dan menghancurkan kesepaduan syariat serta memerangi Allah Taala dan Rasul-Nya, juga telah melepaskan dirinya daripada ikatan Islam.

Dalam keadaan lain, syariat Islam tidak mempunyai perbezaan di antara orang berkulit hitam dengan orang berkulit putih, di antara bangsa Arab dengan bukan bangsa Arab, di antara lelaki dengan perempuan, di antara raja dengan rakyat jelata atau di antara orang merdeka dengan hamba abdi. Jadi, bendera assabiyah kepada kaum, bangsa, warna kulit dan sebagainya sama sekali tidak wujud di dalam syariat Islam sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Rasulullah dalam satu kutbahnya yang bermaksud:

“Sesungguhnya Tuhan kamu Esa dan bapa kamu satu. Ingatlah! Tiada kelebihan antara orang Arab dengan yang bukan Arab, dan tiada juga di antara orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit merah melainkan dengan takwa. Sebaik-baik orang di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu.”

Justeru, sasaran utama hukum Islam ialah kepada seluruh lapisan umat manusia dan ia bukan hanya untuk segolongan tertentu sahaja. Firman Allah yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) kepada sekelian manusia, sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah (diutuskan oleh Allah) kepada kamu semua” - (Al-A’raf: 158).

Selanjutnya dalam ayat lain Allah Taala berfirman lagi yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan bagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah terhalang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada kedua-duanya. Oleh itu janganlah kamu turut hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng daripada keadilan. Dan jika kamu memutarbelitkan keterangan atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan” - (An-Nisa’: 135).

Islam juga meletakkan kewajipan beriman dan menunaikan tuntutan rukun-rukun iman dan Islam kepada lelaki dan perempuan, begitu juga dengan hukum-hukumnya kecuali dalam beberapa perkara yang dikecualikan oleh syarak kepada orang lelaki atau orang perempuan sahaja kerana perbezaan fitrah dan kemampuan masing-masing. Bagaimanapun, mereka tetap diberi pahala yang sama dari segi kurniaan-Nya sekiranya bertakwa dan diberi balasan yang sama adil sekiranya bersikap durhaka.

Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang Islam, lelaki dan perempuan yang beriman, lelaki dan perempuan yang tetap di dalam ketaatan, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang bersabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara
kehormatan mereka, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menjadikan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar” - (Al-Ahzab: 35).

Kelebihan yang dimiliki oleh hukum Islam ialah kerana ia merupakan hukum ciptaan Allah, Tuhan kepada manusia dan seluruh alam. Sekiranya hukum itu dibuat oleh manusia dari satu golongan, nescaya akan terjadi fanatisme terhadap golongannya atau terhadap bangsa dan negaranya. Akan tetapi keadilan yang dibawa oleh hukum Islam dari segi hak kemanusiaan adalah dalam bentuk kesejagatan dan menanamkan sifat persaudaraan di antara seluruh umat Islam sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa” - (Al-Ma’idah: 8).

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, dan Allah itu Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenali” - (Al-Hujurat: 13).