Sunday, November 27, 2005

MALPRAKTEK MEDIS : SEBUAH TINJAUAN YURIDIS

MALPRAKTEK MEDIS : SEBUAH TINJAUAN YURIDIS
Oleh: Yulia Dwi Chandrayanti



PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini kasus malpraktek kembali mencuat ke permukaan. Banyak kasus yang dilaporkan ke polisi seputar dugaan telah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh ahli medis (dokter). Sejauh ini hanya satu kasus malprakek (tahun 1999) yang telah dimenangkan oleh pengadilan, itupun hanya gugatan perdata. (Kompas, 28 Agustus 2004)
Istilah malpraktek identik dengan setiap proses perawatan oleh tenaga medis yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan pasien. Apakah benar demikian? Apakah ketika setiap kali pasien yang berobat ke dokter dan tidak kunjung sembuh bahkan mati, dokter tersebut bisa diajukan ke pengadilan karena telah melakukan malpraktek?.
Makalah ini akan membahas tentang malpraktek medis, ditinjau dari perspektif hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

PEMBAHASAN
Istilah malpraktek berasal dari kata “mal” yang berarti salah dan “praktek” yang berarti pelaksanaan atau tindakan. Jadi secara harfiah artinya adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah. Penggunaan istilah malpraktek sebenarnya tidak hanya digunakan untuk profesi medik, tapi juga profesi yang lain, misalnya lawyer.
Tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi disebut malpraktek medik (medical malpractice)(Sofyan Dahlan ,1999:59). Menurut Berkhouwer & Vorstman, seorang dokter melakukan kesalahan profesional apabila, ia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau mengabaikan hal-hal yang oleh para dokter yang baik pada umumnya di dalam situasi yang sama diperiksa, dinilai, diperbuat atau tidak diabaikan.
Malpraktek medis berkaitan dengan :
1. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar profesi
2. Tidak dilakukannya informed consent
3. Kelalaian yang menimbulkan kerugian
4. Perbuatan yang melanggar hukum

Seorang tenaga medis (dokter) dalam melakukan pekerjaanya harus sesuai dengan pedoman atau ukuran tertentu yang dikenal dengan standar profesi medik. Sampai saat ini pemerintah masih belum membentuk PP dari psl 53 Ayat 2 UU 23/92 yang akan menjelaskan tentang SPM tersebut.
Menurut Prof. Mr. W.B Van der Mijn, dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga medis perlu berpegang pada:
1. kewenangan
2. kemampuan rata-rata
3. ketelitian yang umum
Ruang lingkup malpraktek medis meliputi aspek pidana (criminal malpractice), aspek perdata (civil malpractice) dan administrasi (administrative malpractice).
Suatu perbuatan dapat dikategorikan criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu:
1. perbuatan (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela
2. Dilakukan dengan sikap batin yang salah: kesengajaan, kecerobohan dan kealpaan
Contoh criminal malpractice yang sifatnya kesengajaan adalah :
- melakukan aborsi tanpa indikasi medik (Psl 299, 348, 349, 350 KUHP)
- euthanasia (244 KUHP)
- membocorkan rahasia kedokteran (322 KUHP)
- tidak melakukan pertolongan thd seseorang yang dalam keadaan emergensi (531 KUHP)
- menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat visum et repertum yang tidak benar, (263 KUHP)
- keterangan ahli yang tidak benar di persidangan (242 KUHP)

Contoh criminal malpractice yang bersifat kecerobohan :
- melakukan tindakan medik tanpa informed consent



Contoh criminal malpractice yang bersifat kealpaan :
- meninggalkan gunting dalam perut pasien
- kurang hati-hati atau alpa sehingga pasien menderita luka-luka, cacat atau mati

Disebut civil malpractice jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (wanprestasi) dan merupakan perbuatan melawan hukum.Tindakan dokter yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:
- tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
- melakukan apa yang menurut kesepakatanya wajib dilakukan tapi terlambat
- melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tapi tidak sempurna
- melakukan apa yang menurut kesepakat tidak seharusnya dilakukan

Administarive malpractice jika dokter melanggar hukum Tata Usaha Negara, antara lain :
- menjalankan paktek kedokteran tanpa lisensi atau ijin
- melakukan tindakan medik yang tidak sesuai lisensi atau izin yang dimiliki
- ijin praktek sudah kadaluarsa
- tidak membuat rekam medik

PENUTUP
Tidak semua tindakan tenaga medis yang mengakibatkan pasien tidak sembuh dari sakitnya atau bahkan meninggal dunia, dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktek.Dalam sebuah perawatan yang dilakukan secara medis ada yang disebut sebagi resiko normal dan medical accident, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada tenaga medis.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home