Monday, November 28, 2005

OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

CONSTITUTIONAL REVIEW
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

SUMBER HUKUM :

l Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945: “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) dst..

l UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama Pasal 10, Pasal 28-Pasal 60 dalam Bab V mengenai Hukum Acara.

UU YANG DAPAT DIUJI :

l Berdasarkan Pasal 50 UU No 24 Tahun 2004 adalah UU yang diundangkan sesudah perubahan UUD 1945 (19 Oktober 1999)

l Prinsip ini telah disimpangi setelah MK menerima permohonan pengujian UU No 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

l Dengan demikian terbuka peluang untuk memintakan pengujian UU sebelum perubahan UUD 1945.

PEMOHON

l (1) Perorangan WNI, (2) Kesatuan masyarakat hukum adat, (3) Badan hukum publik atau privat, dan (4) lembaga negara;

l Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan;

l Dalam praktek persidangan di MK dua hal di atas disebut dengan kedudukan hukum (legal standing).

l Soal legal standing acap menjadi bahan perbedaan pendapat hakim sehingga memunculkan pendapat berbeda (dissenting opinion).

PENGAJUAN PERMOHONAN

l Permohonan tertulis, dalam bahasa Indonesia, diajukan dan ditandatangani pemohon/kuasanya, dibuat 12 rangkap;

l Permohonan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemohon, uraian yang menjadi dasar permohonan, hal-hal yang diminta untuk diputus;

l Pengajuan permohonan disertai alat bukti.

ISI PERMOHONAN

l Dalam permohonan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan;

l Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENJADWALAN SIDANG

l Permohonan yang lengkap dicatat dalam BRPK;

l Permohonan yang belum lengkap wajib dilengkapi paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan diterima pemohon;

l Hari sidang pertama ditetapkan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;

ALAT BUKTI

l Surat atau tulisan; keterangan saksi, ahli, para pihak; petunjuk; dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa;

l Alat harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum; sebaliknya tidak dapat dijadikan alat bukti.

TINDAK LANJUT PERMOHONAN

l MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

l MK memberitahukan kepada MA adanya permohonan pengujian UU dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

l Pengujian peraturan di bawah UU oleh MA wajib dihentikan sampai ada putusan MK.

JENIS PENGUJIAN YANG DAPAT DIMOHONKAN

l Uji formil: bahwa pembentukan suatu UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Konsekuensinya keseluruhan UU menjadi batal (tidak memilki kekuatan hukum mengikat)

l Uji materil: materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hanya materi tertentu yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

PERSIDANGAN

l MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa bisa 7 hakim;

l Untuk pemeriksaan dapat dibentuk panel hakim terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang hakim;

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

l Sebelum memeriksa pokok perkara MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;

l MK wajib memberi nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari;

l Setelah pemeriksaan pendahuluan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan.

AMAR PUTUSAN

l Tidak dapat diterima: pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat Pasal 50 dan Pasal 51;

l Dikabulkan: permohonan beralasan. MK harus menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yg bertentangan dengan UUD 1945 (uji materi);

l Dikabulkan: dalam hal pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945;

l Ditolak: dalam hal UU tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

PUTUSAN

l MK memutus perkara sesuai alat bukti dan keyakinan hakim;

l Putusan mengabulkan permohonan minimal dengan 2 alat bukti;

l Putusan diambil secara musyawarah dan mufakat dalam sidang pleno;

l Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis;

l Bila musyawarah tidak terdapai sidang pleno ditunda sampai sidang pleno berikutnya;

l Musyawarah tidak tercapai dilakukan voting;

l Tidak dapat diambil suara terbanyak, suara ketua yang menentukan;

l Pendapat berbeda (dissenting opinion) dimuat dalam putusan.

TINDAK LANJUT PUTUSAN

l MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

l Putusan yang mengabulkan dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan;

l UU yang diuji MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa UU tsb bertentangan dengan UUD 1945;

l Putusan disampaikan ke DPR, DPD, Presiden, dan MA;

TINDAK LANJUT PUTUSAN (2)

l Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

l Putusan langsung mengikat sejak diucapkan karenanya tidak dibutuhkan tindak lanjut apa-apa lagi seperti tindakan legislative review oleh DPR.

PERKEMBANGAN PERKARA

l Sejak 15 Oktober 2003 MK menangani 42 permohonan pengujian UU;

l Hingga hari ini sudah 20 perkara yang diselesaikan, yaitu 5 perkara dengan ketetapan (MK tidak berwenang atau ditarik kembali) dan 15 perkara dengan putusan;

l Sejauh ini hanya empat permohonan yang dikabulkan, yaitu uji materi Pasal 60g UU No 12/2003 tentang Pemilu (mengenai larangan eks-PKI menjadi anggota legislatif –dua permohonan), uji materi UU Nomor 16 Tahun 2003, dan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (dua pasal);

l Mayoritas putusan adalah tidak dapat diterima (berkaitan dengan legal standing pemohon);

l Putusan ditolak antara lain pengujian UU No 30/2002 (menyangkut eksistensi KPKPN), UU Nomor 12 Tahun 2003 (menyangkut syarat presiden), dan UU No 31/2002 (menyangkut syarat pendirian parpol).

UU YANG DIMOHONKAN (2003)

l UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan;

l UU No 22/2001 tentang Migas;

l UU No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;

l UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung;

l UU No 32/2002 tentang Penyiaran;

l UU No 30/2002 tentang KPTPK;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 31/2002 tentang Parpol;

l UU No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah;

l UU No 11/2003 tentang Perubahan UU No 53/1999;

UU YANG DIMOHONKAN (2003)

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

l UU No 16/2003 tentang Penetapan Perpu No 2/2002 (Bom Bali);

l UU No 22/2003 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 45/1999 yang telah diubah dengan UU No 5/2000;

l UU No 18/2003 tentang Advokat;

l UU No 31/2002 tentang Parpol;

l UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan;

l UU No 31/2002 tentang Parpol;

l UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Yang Dimohonkan (2004)

l UU No 20/2002 tentang BPHPB;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 53/1999 tentang Kabupaten Pelalawan;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air;

l UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

UU Yang Dimohonkan (2004)

l UU No 23/2004 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 12/2003 tentang Pemilu;

l UU No 31/2003 tentang Parpol;

l UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak;

l UU No 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

l UU No 18/2003 tentang Advokat;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

l UU No 23/2003 tentang Pemilu Pres & Wapres;

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home